Paalmerah.com — Wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka dan langsung memantik reaksi luas dari masyarakat. Tidak sedikit publik yang secara tegas menyatakan penolakan. Penolakan ini bukan tanpa alasan, sebab Pilkada langsung telah dipandang sebagai salah satu pilar penting demokrasi lokal pasca-Reformasi.
Pilkada langsung sejatinya tidak sedang berada pada posisi yang keliru. Yang perlu dilakukan bukanlah mencabut hak rakyat, melainkan menambal dan memperbaiki berbagai kelemahan—baik dari sisi sistem, regulasi, maupun penyelenggaraannya.
Peran penyelenggara pemilu menjadi sangat krusial untuk memastikan Pilkada berjalan jujur dan adil, serta bebas dari praktik politik uang (money politics) yang selama ini menjadi penyakit laten demokrasi elektoral.
Namun demikian, keinginan untuk mengembalikan Pilkada melalui DPRD kembali mencuat seiring sikap sejumlah partai politik yang mengemukakan argumentasi seolah-olah Pilkada langsung adalah penyebab utama banyaknya kepala daerah terjerumus dalam kasus korupsi. Argumentasi ini kerap dijadikan alasan pembenar untuk mendorong perubahan sistem.
Tentu saja, logika semacam ini patut dipertanyakan. Menyederhanakan persoalan korupsi hanya pada mekanisme Pilkada langsung adalah kekeliruan berpikir yang serius. Korupsi adalah persoalan integritas, sistem pengawasan, penegakan hukum, dan budaya politik—bukan semata-mata soal cara memilih pemimpin.
Reformasi 1998 dan Roh Pilkada Langsung
Untuk memahami persoalan ini secara jernih, kita perlu kembali menengok sejarah Reformasi 1998. Salah satu tuntutan utama reformasi adalah pemulihan hak-hak politik rakyat yang selama lebih dari tiga dekade dibatasi dan dibelenggu oleh rezim Orde Baru.
Roh Reformasi dan Pilkada langsung sejatinya adalah mengembalikan kedaulatan rakyat secara utuh dan hakiki. Pada masa Orde Baru, kekuasaan pusat sangat dominan dan cenderung arogan dalam menentukan siapa yang memimpin daerah. Pilkada, jika pun dilakukan, lebih bersifat formalitas.
Kepala daerah dipilih oleh DPRD yang sebagian besar merupakan bagian dari jejaring kekuasaan rezim, sehingga aspirasi rakyat nyaris tidak memiliki ruang.
Dalam konteks itu, rakyat hanya menjadi objek kekuasaan—tanpa kontrol nyata terhadap siapa yang memimpin mereka.
Reformasi 1998 menjadi titik balik penting. Salah satu kemenangan besarnya adalah lahirnya Pilkada langsung. Ini bukan sekadar mekanisme teknis, melainkan simbol kembalinya kedaulatan rakyat. Rakyat diberi hak untuk memilih pemimpin daerahnya sendiri, tanpa intervensi kekuasaan pusat atau segelintir elit politik.
Pilkada Langsung dan Partisipasi Rakyat
Pilkada langsung telah memperluas partisipasi politik masyarakat. Rakyat tidak lagi hanya menjadi pemilih dalam pemilu legislatif dan presiden, tetapi juga memiliki suara langsung dalam menentukan pemimpin di tingkat lokal—tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka.
Kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada langsung memiliki legitimasi politik yang lebih kuat, karena mandatnya berasal langsung dari rakyat. Ini berbeda dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD yang rawan dikendalikan oleh kepentingan elit, transaksi politik, dan kompromi kekuasaan yang sering kali jauh dari aspirasi publik.
Bahaya Kembali ke DPRD Meski pihak pendukung Pilkada melalui DPRD sering mengemukakan alasan efisiensi dan penghematan biaya, kita tidak boleh menutup mata terhadap potensi bahayanya. Sistem ini membuka ruang lebar bagi kembalinya praktik oligarki dan monopoli kekuasaan oleh segelintir elit politik.
Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD sering kali berlangsung tertutup, elitis, dan sarat kepentingan. Dalam konteks demokrasi pasca-Reformasi, langkah ini berpotensi menjadi regresi demokrasi—sebuah kemunduran yang justru menghambat pendewasaan sistem politik nasional.
Menjaga Hak Rakyat, Memperbaiki Sistem
Pilkada langsung tetap relevan dan penting sebagai instrumen utama untuk memastikan kekuasaan berada di tangan rakyat.
Reformasi demokrasi yang diperjuangkan dengan pengorbanan besar—tenaga, waktu, bahkan nyawa—tidak seharusnya dipertaruhkan demi kepentingan politik jangka pendek.
Sebagai negara demokratis, Indonesia seharusnya terus memperkuat, bukan mengurangi, ruang partisipasi rakyat. Tantangan Pilkada langsung—biaya tinggi, politisasi, hingga politik uang—harus dijawab dengan perbaikan sistem, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas, bukan dengan mencabut hak demokratis rakyat.
Menolak pengembalian Pilkada melalui DPRD bukan sekadar mempertahankan sebuah mekanisme, melainkan menjaga kedaulatan rakyat itu sendiri—sebuah prinsip dasar yang menjadi jiwa demokrasi Indonesia pasca-Reformasi.(*)
Discussion about this post