Paalmerah.com — Ketika saya membaca berita terkait hasil tes TKA yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan hasil rata-rata yang sangat memprihatinkan yakni dibawah standar rata-rata nasional, tentu membuat rasa terenyuh dan tanda tanya besar, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Dinas yang bertanggungjawab terhadap kemajuan Pendidikan Menengah Atas di Jambi ini. Apa sebenarnya penyebab rendahnya nilai hasil tes TKA tersebut.
Belum hilang dari ingatan kita semua kisruh secara internal antara murid dengan guru dibeberapa sekolah menengah atas beberapa waktu yang lalu yang mempertontonkan secara telanjang wajah pendidikan menengah kita di Provinsi Jambi. Disamping persoalan internal dibeberapa sekolah tersebut ada kasus besar terkait penyelewengan dana DAK oleh petinggi didinas yang seharusnya memberi teladan bagi masyarakat Jambi.
Terkait rendahnya hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA/SMK di Provinsi Jambi tersebut—yang berada di bawah rata-rata nasional—kalau kita mau jujur bahwa ini bukan sekadar persoalan teknis pendidikan. Ini adalah cermin retak yang memantulkan satu kenyataan pahit: bahwa kepemimpinan pendidikan di tingkat provinsi sedang bermasalah besar.
Pendidikan menengah adalah kewenangan langsung Pemerintah Provinsi. Tidak bisa dialihkan, tidak bisa disamarkan, apalagi dikelabui dengan narasi normatif. Ketika hasil akademik siswa jatuh, maka yang jatuh pertama kali adalah kualitas tata kelola, dan pada akhirnya kredibilitas kepemimpinan.
Kepala Sekolah: Pemimpin atau Sekadar Penjaga Administrasi ?
Kepala sekolah seharusnya menjadi komandan mutu pembelajaran. Namun realitas di lapangan menunjukkan banyak sekolah berjalan tanpa arah pedagogis yang jelas. Pembelajaran tidak diarahkan pada penguatan nalar, literasi, dan numerasi—kompetensi dasar yang diukur dalam TKA.
Jika kepala sekolah gagal memastikan guru mengajar dengan standar yang benar, gagal membangun budaya akademik yang sehat, maka ia telah gagal menjalankan mandat profesionalnya. Dalam situasi ini, evaluasi kepemimpinan sekolah bukan lagi pilihan, melainkan keharusan moral.
Dinas Pendidikan: Absennya Negara di Ruang Kelas
Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tidak bisa bersembunyi di balik laporan dan kegiatan seremonial. Fungsi utama dinas adalah pembinaan mutu, bukan sekadar pengelolaan administrasi dan proyek.
Rendahnya nilai TKA menunjukkan bahwa:
a.pembinaan guru tidak efektif;
b.supervisi pembelajaran lemah;
c.evaluasi mutu sekolah tidak berjalan secara serius.
Jika dinas hadir hanya sebagai pengelola anggaran, bukan pengawal kualitas, maka sesungguhnya negara tidak benar-benar hadir di ruang kelas.
Gubernur Jambi: Tanggung Jawab yang Tidak Bisa Dihindari
Inilah titik paling krusial.
Secara hukum dan politik, Gubernur Jambi adalah penanggung jawab tertinggi pendidikan SMA/SMK. Maka setiap kegagalan sistemik dalam pendidikan menengah melekat langsung pada kepemimpinan gubernur.
Pertanyaannya sederhana namun tajam :
Apakah pendidikan benar-benar menjadi prioritas strategis, atau hanya slogan dalam dokumen perencanaan ?
Jika anggaran pendidikan lebih sibuk menghidupi rutinitas birokrasi ketimbang memperkuat kualitas belajar;
jika tidak ada terobosan kebijakan untuk meningkatkan kompetensi guru dan kepemimpinan sekolah;
jika hasil belajar siswa terus tertinggal tanpa koreksi serius;
Maka publik berhak menyimpulkan : Pemerintah Provinsi gagal mengelola kewenangannya sendiri.
Ini Bukan sekadar nilai, Ini soal masa depan.
Nilai TKA yang rendah bukan angka mati. Ia adalah pertanda rapuhnya daya saing generasi muda Jambi. Di saat daerah lain berpacu membangun sumber daya manusia unggul, Jambi justru tersandera oleh kelalaian sistemik.
Kegagalan ini, jika terus dibiarkan, akan menjadi kejahatan struktural terhadap masa depan anak-anak Jambi.
Saatnya bertanggung jawab, bukan berkelit
Publik tidak membutuhkan alasan, tapi publik membutuhkan kejujuran, evaluasi, dan tindakan nyata.
Jika Gubernur Jambi benar-benar memimpin, maka :
a.lakukan audit mutu pendidikan secara terbuka;
b.evaluasi total kepala sekolah dan pejabat pendidikan;
c.hentikan pendekatan seremonial, dan
d.jadikan peningkatan kualitas belajar sebagai agenda darurat daerah.
Jika tidak, maka sejarah akan mencatat satu hal dengan jelas :
Bahwa kegagalan pendidikan ini bukan karena keterbatasan, melainkan karena ketidakmauan dan ketidak mampuan memimpin.(*)
Discussion about this post