paalmerah.com – Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Reformasi birokrasi kini benar benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan (reformasi gelombang pertama) dan telah berhasil meletakkan landasan politik, hukum, dan ekonomi bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek aspek kelembagaan (organisasi),ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur.
Melalui Reformasi birokrasi dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efesien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkat Reformasi diartikan sebagai upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good Governace).
Berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan negara dilakukan dalam rangka membangun good governance, namun banyak pihak yang merasakan reformasi di bidang birokrasi tertinggal dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan kembali untuk mereformasi birokrasi guna mewujudkan clean government dan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pada skala nasional, dengan mendasarkan pada kesenjangan kondisi birokrasi dengan kondisi yang diinginkan masyarakat beserta tuntutan perkembangannya, reformasi birokrasi merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan serta merupakan pertaruhan besar Bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan saat ini dan kedepan. Hal ini berkaitan dengan ribuan proses fungsi-fungsi pemerintahan yang melibatkan jutaan pegawai dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit.
Penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, revisi dan penyusunan berbagai regulasi, modernisasi berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, serta penyesuaian tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma, bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga memerlukan upaya luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan begitu lambatnya perjalanan program reformasi birokrasi hingga saat ini.
Reformasi Birokrasi pada masa masa awal menghadapi gelombang protes dengan adanya demontrasi yang dilakukan oleh berbagai kalangan, sehingga diperlukan reformasi dalam pelayanan publik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Agus Dwiyanto dalam bukunya Manajemen Pelayanan Publik mengatakan bahwa Perbaikan pelayanan publik menjadi salah satu pekerjaan rumah Indonesia yang belum terselesaikan. Sejak gerakan reformasi berhasil menggusur rezim orde baru, banyak perubahan telah dilakukan kecuali mereformasi pelayanan Publik.
Dengan demikian birokrasi yang berjalan dalam suatu negara kaitannya tidak terlepas dari penyelenggaraan pelayanan publik. Keterkaitan antara birokrasi dengan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sangat erat dan signifikan karena apabila masyarakat terpuaskan dengan pelayanan yang ada maka birokrasi suatu negara dikatakan baik.
Konsep birokrasi modern, reformasi birokrasi dan pelayanan publik beserta suatu paradigma wawasan pengawasan dalam mewujudkan birokrasi modern. Pembentukan sejumlah lembaga pengawasan tersebut adalah dalam rangka memperkuat kualitas kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan hal ini karena kualitas kontrol dari lembaga pengawasan memiliki peranan yang besar dalam menciptakan tata kepemerintahan yang baik good government ‘’ kontrol atau pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki fungsi untuk mengawasi.
Novy Ekacitra
(Mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi).
Discussion about this post